
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan akan menyelenggarakan Sosialisasi Transisi Penyusunan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Pohon Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Rabu, 04 November 2026, bertempat di Ruang Pertemuan Gajah Mada, Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan Lantai 7. Kegiatan ini menjadi forum penyamaan persepsi dan penyelarasan arah dalam proses transisi penyusunan Perjanjian Kinerja agar selaras dengan Pohon Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah.
Sosialisasi ini membahas keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis, Pohon Kinerja, dan Perjanjian Kinerja sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Renstra tidak hanya diposisikan sebagai dokumen perencanaan, Pohon Kinerja bukan sekadar bagan hubungan antarkinerja, dan Perjanjian Kinerja bukan hanya lembar kesepakatan, melainkan instrumen yang saling terhubung untuk menerjemahkan arah kebijakan menjadi pelaksanaan dan hasil yang terukur.
Kegiatan ini akan melibatkan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Ibu Etik Sulistyani, S.Sos., M.Si.; Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bapak Erwin Nurdiansah, S.E., M.M.; serta Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak David As’adi, S.E., M.AP. Turut terlibat sebagai narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB KUNWAS), yaitu Ibu Astri Mefayani, S.E., M.Ak.
Materi sosialisasi akan menguraikan bagaimana sasaran dan target strategis daerah diterjemahkan secara logis melalui Pohon Kinerja, kemudian diselaraskan ke dalam Renstra dan diturunkan hingga tingkat Perjanjian Kinerja. Keselarasan tersebut menjadi aspek penting agar setiap perangkat daerah memiliki arah pelaksanaan yang jelas serta keterhubungan antara tujuan strategis, sasaran, indikator, dan target kinerja.

Melalui forum ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai perubahan pendekatan penyusunan Perjanjian Kinerja, sekaligus memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Pendekatan tersebut mengusung prinsip From Planning to Action, From Action to Performance, From Performance to Impact, yang menekankan bahwa perencanaan harus berlanjut menjadi aksi, menghasilkan kinerja, dan memberikan dampak nyata.
Partisipasi perangkat daerah dalam kegiatan ini menjadi bagian penting untuk menyamakan pemahaman dan menyelaraskan langkah dalam penerapan transisi penyusunan Perjanjian Kinerja. Dengan keterpaduan antara Renstra, Pohon Kinerja, dan Perjanjian Kinerja, setiap target pembangunan daerah dapat diterjemahkan secara lebih sistematis hingga ke tingkat pelaksanaan, sehingga pengelolaan kinerja pemerintahan berjalan lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.




