Rapat Koordinasi Restrukturisasi Perangkat Daerah

Rapat Koordinasi Restrukturisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan merupakan langkah proaktif dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta efisiensi birokrasi di tingkat daerah. Penataan kelembagaan ini bukan semata-mata untuk merampingkan struktur, melainkan juga untuk memperkuat fungsi, meningkatkan koordinasi, serta mendorong akselerasi program prioritas daerah. Upaya ini selaras dengan arah kebijakan nasional serta semangat Asta Cita ke-7: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.”

Pada hari pertama, kegiatan rapat koordinasi menghadirkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kedua perangkat daerah ini memiliki irisan peran strategis dalam menggerakkan sektor ekonomi lokal, khususnya dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil, mikro, dan koperasi. Dalam forum ini, dibahas berbagai kemungkinan integrasi atau penguatan sinergi kelembagaan guna memastikan bahwa pembinaan UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung erat dengan ekosistem industri dan perdagangan. Penggabungan atau penyesuaian kelembagaan ini diharapkan mempercepat layanan perizinan, akses permodalan, serta peningkatan daya saing produk lokal Kabupaten Lamongan di pasar nasional maupun global.

Hari kedua diisi dengan koordinasi antara dinas-dinas teknis yang selama ini menangani urusan infrastruktur dan pembangunan fisik, yakni Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas PU Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. Tiga perangkat daerah ini memainkan peran kunci dalam pembangunan wilayah, baik dari sisi jalan, tata ruang, jaringan irigasi, pengelolaan air, maupun kawasan permukiman. Penataan struktur organisasi pada sektor ini diarahkan untuk menghindari tumpang tindih program, mempercepat pelaksanaan proyek, serta menciptakan perencanaan infrastruktur yang lebih terpadu dan efisien. Dengan demikian, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat memperkuat konektivitas wilayah secara menyeluruh.

Hari ketiga merupakan sesi koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Keempat bidang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam membentuk identitas daerah dan membina generasi muda. Dalam sesi ini, dibahas kemungkinan penyelarasan kelembagaan untuk memperkuat promosi budaya lokal, mengembangkan destinasi wisata berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan positif dan pembinaan olahraga. Integrasi program diharapkan menciptakan ekosistem yang saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kreatif, pariwisata, dan pengembangan SDM generasi muda yang berdaya saing.

Penataan kelembagaan yang dibahas dalam rapat koordinasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi yang semakin kompleks. Dengan perangkat daerah yang lebih ramping, fokus, dan adaptif, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Rapat ini bukan sekadar agenda teknis, tetapi menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam menyongsong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.