Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menyelenggarakan sharing session terkait penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi informasi dan menyamakan pemahaman mengenai berbagai aspek yang perlu diperhatikan oleh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sharing session membahas indikator penilaian, pemenuhan standar pelayanan, kompetensi pelaksana, pengelolaan pengaduan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mencegah maladministrasi dan memastikan setiap layanan dilaksanakan secara cepat, mudah, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, perangkat daerah didorong untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada unit masing-masing. Evaluasi tersebut mencakup ketersediaan informasi layanan, kejelasan persyaratan dan prosedur, kepastian jangka waktu, biaya atau tarif, produk layanan, serta mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat.
Sharing session juga menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan berbagi praktik baik dalam menghadapi penilaian Ombudsman RI. Diskusi diharapkan dapat membantu perangkat daerah mengenali bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki sekaligus merumuskan tindak lanjut yang tepat dan berkelanjutan.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menekankan bahwa persiapan penilaian bukan sekadar memenuhi dokumen administratif. Hal yang lebih utama adalah memastikan standar pelayanan benar-benar diterapkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai penerima layanan.
Dengan terselenggaranya sharing session ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin siap menghadapi penilaian Ombudsman RI serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komitmen dan kolaborasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik Kabupaten Lamongan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
