Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa birokrasi yang unggul menjadi fondasi penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern dan keberlanjutan pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam agenda pertemuan bersama Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea di Seoul pada Kamis, 21 Mei 2026.
Dalam penyampaiannya, Menteri PANRB menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi hanya berfokus pada perbaikan administrasi pemerintahan, tetapi telah diarahkan pada transformasi pemerintahan yang menyeluruh. Transformasi tersebut mencakup penguatan kelembagaan, percepatan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan kolaboratif.
Menteri PANRB juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pentingnya aparatur sipil negara yang disiplin, berintegritas, dan memiliki kompetensi dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, birokrasi harus mampu hadir secara responsif dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan reformasi birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis, pembangunan SDM aparatur yang profesional dan adaptif, penguatan manajemen kinerja, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Selain itu, integrasi layanan publik dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran dan pengambilan keputusan yang responsif.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Kompleksitas tantangan pembangunan saat ini memerlukan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan mendukung penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan terintegrasi. Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan transformasi pelayanan publik di daerah.
