Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat kolaborasi bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian PANRB pada Selasa, 19 Mei 2026, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa Ombudsman RI memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal pelayanan publik. ORI menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga badan lain yang melaksanakan pelayanan publik dengan pendanaan dari APBN maupun APBD.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa Kementerian PANRB dan Ombudsman RI memiliki keterkaitan peran dalam penguatan pelayanan publik. Ombudsman RI berfokus pada pengawasan dan penanganan maladministrasi, sedangkan Kementerian PANRB melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi, serta percepatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan pelayanan dilakukan dengan memperhatikan pengalaman nyata masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data lintas sektor secara real-time.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy turut menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang telah terjalin antara Kementerian PANRB dan Ombudsman RI. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemangku kepentingan nasional menjadi langkah penting dalam mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan mendukung penguatan kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
