ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Pemerintah Kerajaan Kamboja menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral yang dipimpin Menteri PANRB Rini Widyantini dan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many, di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.
Pertemuan bilateral tersebut menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan pemerintahan. Sejumlah bidang yang dibahas meliputi tata kelola publik, reformasi birokrasi, transformasi digital pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penguatan kelembagaan, serta pelayanan publik.
Menteri PANRB menjelaskan berbagai langkah transformasi tata kelola publik yang sedang dilakukan Indonesia, termasuk pengembangan layanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia telah menghadirkan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mengembangkan layanan omnikanal untuk memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Kerja sama antara Indonesia dan Kamboja juga diarahkan pada pengembangan kapasitas aparatur melalui pertukaran pegawai, berbagi pengalaman dan praktik baik, riset, serta pelatihan bersama. Sementara itu, pihak Kamboja menyampaikan pengalaman modernisasi administrasi publik yang dilakukan melalui Strategi Pentagon, termasuk penguatan kinerja instansi pemerintah, sistem rekrutmen pegawai, dan pemanfaatan teknologi.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Menteri PANRB Rini Widyantini dan Deputy Prime Minister HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS). Dokumen tersebut menjadi langkah awal untuk mengeksplorasi kerja sama strategis dalam bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintah.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan memandang penguatan kerja sama dan pertukaran praktik baik di bidang reformasi birokrasi sebagai bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan yang terus berlangsung. Pembelajaran dari berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi referensi dalam mendorong organisasi pemerintahan yang adaptif, pengelolaan aparatur yang profesional, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
