Kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga dari hasil yang memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen kinerja perlu diarahkan pada pencapaian target yang terukur serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat menerima audiensi Bupati Paser Fahmi Fadli beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Paser, Senin, 10 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Erwan menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) benar-benar berorientasi pada hasil.
Dalam perencanaan kinerja, sejumlah aspek perlu diperhatikan, antara lain manajemen kinerja, indikator kinerja, penetapan target, serta pengukuran kinerja secara berkala. Penguatan SAKIP juga perlu didukung rencana aksi seluruh perangkat daerah yang memuat strategi pencapaian kinerja tahunan, disertai reviu dan perbaikan secara berjenjang hingga tingkat operasional.
Peningkatan kinerja pemerintah membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan capaian maupun kendala dalam pelaksanaan program dapat dipantau dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan.
Pemerintah Kabupaten Paser sebelumnya telah memperoleh predikat B dalam evaluasi SAKIP. Pemerintah daerah tersebut juga mengembangkan e-SAKIP Taka untuk mengintegrasikan aplikasi dan data kinerja perangkat daerah dalam satu sistem digital sehingga pemantauan kinerja dapat dilakukan secara real time.
Selain penguatan manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Paser mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor alternatif, salah satunya sport tourism. Langkah tersebut dilakukan di tengah struktur ekonomi daerah yang masih banyak ditopang sektor pertambangan batu bara, sekaligus disertai upaya memperluas kesempatan kerja melalui program magang bagi masyarakat.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan memandang penguatan SAKIP perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan hasil pembangunan. Orientasi pada dampak dan manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan kinerja pemerintahan yang akuntabel.
