Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) membahas penataan organisasi dan tata kerja dalam rangka mendukung penguatan pembangunan hukum nasional. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan reformasi sistem hukum yang menjadi salah satu agenda strategis pembangunan nasional.
Dalam pembahasan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran Kemenko Kumham Imipas dalam mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Penguatan fungsi koordinasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dan efektif.
Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa penguatan organisasi tidak semata-mata dilakukan melalui penambahan struktur atau pembentukan unit baru. Reformasi kelembagaan perlu didukung oleh penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, pengelolaan perubahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, penataan kelembagaan perlu memperhatikan keseimbangan beban kerja dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Pendekatan yang digunakan diarahkan pada penyelesaian isu strategis secara terpadu sehingga dapat mencegah tumpang tindih kebijakan dan memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa keberadaan Kemenko Kumham Imipas merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum dalam satu sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Kemenko Kumham Imipas juga berperan sebagai koordinator pencapaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH).
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan mendukung berbagai upaya penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah pusat. Penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pengembangan organisasi yang adaptif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
